Karena itu, ketika dalam pidato awal justru muncul narasi tentang “bekerja dengan siapa pun bahkan dengan oligarki”, kalimat yang terdengar mencemaskan. Bukan karena kerja sama dengan dunia usaha selalu salah, tetapi karena publik belum melihat garis tegas: sampai di mana negara akan berkompromi, dan di mana negara akan berkata tidak.
Lingkungan hidup berbeda dengan sektor lain. Ia menyangkut benturan paling telanjang antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan hidup manusia. Jika negara terlalu akomodatif terhadap pemilik modal, kementerian lingkungan hidup berisiko berubah hanya menjadi “stempel hijau” bagi proyek-proyek besar.
Namun di atas semua itu, ada hal lain yang membuat publik merasa sedang menyaksikan sebuah ironi moral.
Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2024 lalu, Jumhur berada di barisan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ia tampil sebagai bagian dari kekuatan politik yang berhadap-hadapan dengan pemerintah. Tetapi hanya dalam waktu yang relatif singkat, ia kini justru masuk ke dalam gerbong kekuasaan.
Tentu politik selalu membuka kemungkinan rekonsiliasi dan perpindahan posisi. Itu bukan dosa demokrasi.
Tetapi publik biasanya masih mencari satu hal yang ingin mereka percaya: konsistensi watak.









