Ketika seseorang yang sebelumnya berada di barisan oposisi lalu dengan cepat masuk ke lingkar pemerintahan, publik otomatis bertanya: apakah ini perubahan sikap ideologis, atau sekadar adaptasi terhadap pusat kekuasaan?
Pertanyaan itu semakin menguat karena posisi yang diberikan bukan bidang yang secara alami melekat pada identitas perjuangannya. Bila Jumhur ditempatkan di sektor ketenagakerjaan, publik mungkin masih melihat kesinambungan antara rekam jejak dan jabatan. Tetapi ketika ditempatkan di kementerian lingkungan hidup—wilayah yang tidak identik dengan perjalanan aktivismenya—tafsir politik menjadi jauh lebih dominan dibanding tafsir profesional.
Di sinilah muncul kesan pragmatis yang sulit dihindari.
Problem utamanya sebenarnya bukan sekadar “melompat ke kekuasaan”.
Banyak aktivis pada akhirnya memilih masuk pemerintahan. Itu bagian dari demokrasi.
Problemnya adalah ketika perpindahan itu tampak terlalu cair, terlalu cepat, dan tanpa penjelasan moral yang memadai kepada publik. Akibatnya masyarakat merasa sedang menyaksikan transformasi dari “penekan kekuasaan” menjadi “ornamen kekuasaan”.
Apalagi gerakan buruh selama ini identik dengan sikap kritis terhadap negara dan modal besar.
Maka ketika salah satu figur simboliknya justru masuk ke struktur negara—bahkan berpotensi bekerja berdampingan dengan oligarki yang sebelumnya sering dikritik—muncul rasa kecewa di sebagian kalangan akar rumput.
