Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar tentang politik Indonesia hari ini: batas antara oposisi dan kekuasaan semakin cair.
Ideologi melemah, sementara akses terhadap kekuasaan menjadi magnet utama. Banyak tokoh akhirnya bergerak bukan berdasarkan garis perjuangan yang teguh, melainkan berdasarkan kemungkinan posisi yang tersedia.
Karena itu kritik terhadap Jumhur sesungguhnya bukan sekadar kritik personal. Ia adalah kritik terhadap kultur politik nasional yang makin transaksional. Publik mulai sulit membedakan: siapa yang benar-benar sedang memperjuangkan gagasan, dan siapa yang sekadar sedang mencari ruang di dalam orbit kekuasaan.
Dan ketika seorang tokoh aktivis bersedia menerima jabatan di luar kompetensi utamanya, pertanyaan etik yang muncul menjadi lebih dalam: apakah jabatan itu diterima demi pengabdian, atau demi kedekatan dengan kekuasaan itu sendiri?
Mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah dijawab secara terbuka. Tetapi justru karena tidak dijawab, publik mengisinya sendiri dengan kecurigaan. (**)
