Menurut LIRA Wilayah Maluku, saat ini masyarakat punya harapan besar kepada Kejati Maluku untuk mengusut sejumlah Kasus Penyelewengan APBD yang dilakukan oknum-oknum Pejabat di Pemprov Maluku.
“Harapan masyarakat untuk proses penegakan hukum, Kejati Maluku harus tegak lurus tidak tumpul keatas, tajam ke bawah. Siapapun termasuk Aparatur Pemprov Maluku, jika terbukti melakukan tindak pidana terutama merugikan keuangan daerah tidak boleh pandang bulu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebab untuk mencari keadilan yang hakiki, semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
