Dia melanjutkan, beberapa proyek dari dana SMI itu misalnya pembangungan talud di Kabupaten Seram Bagian Timur, proyek air bersih di Pulau Haruku dan pembangunan trotoar di Kota Ambon. Oleh karena itu, dirinya meminta supaya DPRD terutama Komisi III melakukan fungsi pengawasannya secara lebih ketat.
“Komisi III harus keras, karena fungsi pengawasan tidak boleh diabaikan, karena ini kan terpotong dengan sendirinya dari dana tersebut. Jadi pengawasan mesti ketat”, tandasnya.
Politisi dari fraksi Gerindra itu juga mengatakan, masyarakat sebagai pengguna dari proyek tersebut, juga berhak dan turut mengontrol sehingga ini bisa menjadi catatan evaluasi buat pemerintah provinsi, dinas terkait dan juga kontraktor-kontraktor yang bekerja di lapangan supaya bisa memperhatikan hal itu, supaya program yang sudah berjalan itu bisa efektif dan efisien tepat guna, tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat di Maluku.
Terkait dengan trotoar yang sudah memakan, korban dirinya mengatakan, harus ada langkah tanggap dari pemerintah.
“Dengan trotoar yang lama itu kan tidak ada warga yang jatuh, tapi semenjak dibangun trotoar menggunakan tehel yang licin itu, banyak orang yang jatuh, orang jalan jatuh, orang dengan kendaraan juga jatuh, karena itu pemerintah harus bertanggung jawab, pemerintah harus merespon itu secara cepat”, tuturnya. (alena)
