Komeng yang Uhuy dan Kewenangan DPD yang Santuy

oleh -12 Dilihat

Hingga detik ini belum ada yang bisa menjelaskan secara rasional kenapa perwakilan senator “dipukul rata” empat orang tiap provinsi. Tidak ada makna keterwakilan dalam DPD karena Undang-Undang Pemilu mengabaikan jumlah penduduk sebuah wilayah. Bayangkan 49,9 juta penduduk Jawa Barat, wakil rakyatnya di DPD sama dengan jumlah senator dari Kalimantan Utara yang penduduknya hanya 747 ribu. Sama-sama empat. Bandingkan dengan keterwakilan anggota DPR. Jawa Barat karena penduduknya banyak, diwakili 91 orang. Sementara Kalimantan Utara hanya tiga orang.

Oleh partai politik melalui perwakilannya di DPR, kewenangan DPR dibuat “sesantuy” mungkin. Anggota DPD sengaja “disantaikan” dengan kewenangan yang terbatas agar dominasi partai politik di parlemen tidak terganggu. Bahkan hanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya saja, kewenangan DPD juga dibatasi. Padahal banyak anggota DPD yang memiliki pengalaman, rekam jejak dan kemampuan yang mumpuni.

Baca Juga  Arce Latupeirissa Pimpin PUSAKA Haria Periode 2026–2031, Perkuat Persaudaraan dan Generasi Muda

Sama seperti DPR, dalam mendukung tugas-tugas konstitusionalnya, DPD juga diberikan kewenangan menjalankan fungsi legislasi, budgeting. Namun, Pasal 22D UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat seperti yang ditetapkan konstitusi.

No More Posts Available.

No more pages to load.