Penguatan DPD agar Lebih “Uhuy”
Di usianya yang menjelang dua dekade, salah satu agenda utama DPD RI sejak berdiri hingga saat ini adalah penguatan kewenangan agar bisa setara dengan DPR. Ini karena setelah periode keempat pembentukannya, eksistensi DPD masih terus dipertanyakan. Bahkan wacana pembubaran sempat “menyerang” kelembagaan DPD beberapa tahun lalu. Salah satu wacana pembubaran itu bahkan berasal dari sebuah partai politik. Hasil Mukernas PKB yang digelar pada 6 Februari 2016 mengusulkan untuk membubarkan DPD karena dipandang hanya menjadi “aksesoris” demokrasi.
Memang tidak dapat dipungkiri, jika merujuk pada Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, DPD hanya ditempatkan sebagai auxiliary (bantuan/hanya pelengkap) terhadap fungsi DPR. Padahal, dasar isu pembentukan DPD saat pembahasan amandemen UUD 1945 pasca reformasi 1998 adalah menjadikan lembaga ini sebagai penyeimbang DPR dalam lembaga legislatif.
Tidak sampai di situ, wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kemudian dilemahkan lagi melalui Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang sejak awal memang didesain untuk melemahkan wewenang, fungsi, dan tugas DPD. Pendek kata, kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 semakin dikebiri, dan jelas tidak bisa mendukung pelaksanaan fungsi territorial representative yang dalam tataran empirik justru lebih berat ketimbang political representative yang diemban anggota DPR.










