Tapi transisi yang terlalu lama, apalagi nanti diperpanjang, sering kali berubah menjadi ketergantungan permanen. Sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan, banyak program yang lahir sebagai “sementara”, lalu hidup bertahun-tahun karena tak pernah benar-benar siap dilepas.
Dalam ekonomi kelembagaan, ketergantungan seperti ini dikenal sebagai path dependency. Sekali sebuah institusi dibentuk dengan bergantung pada subsidi, instruksi, dan birokrasi, sangat sulit mengubahnya menjadi organisasi yang benar-benar mandiri.
Para pengurusnya terbiasa menunggu keputusan dari atas. Kreativitas mereka dan anggota koperasi di tingkat lokal yang belum sepenuhnya merasa memiliki atau tak punya solidaritas bersama, perlahan mengering. Toh seluruh arah sudah ditentukan sebelumnya dari atas.
Kritik lain yang layak direnungkan adalah soal pengadaan. Bila kebutuhan setiap desa dianggap sama — truk, kendaraan bak, pendingin, genset, rak, perangkat kasir — maka yang sedang dirancang bukan koperasi, melainkan katalog nasional. Sebuah penyeragaman yang sering gagal dipraktekkan di banyak proyek kerakyatan.
Padahal desa pesisir, desa perkebunan, desa wisata, desa industri rumahan, dan desa pegunungan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Keseragaman kadang memang memudahkan birokrasi, tapi belum tentu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Ada aspek yang perlu diseragamkan, tapi banyak pula yang tak perlu.
