Di sinilah negara tampak seperti pilot otomatis. Mesin bekerja sesuai program. Semua prosedur administratif berjalan. Namun tak ada yang benar-benar bertanya apa arahnya masih sesuai tujuan semula. Autopilot memang hebat menjaga kestabilan pesawat. Tapi ia tak bisa menggantikan penilaian seorang pilot ketika cuaca berubah.
Negara membutuhkan hukum bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai kompas. Kompas dipakai sebelum perjalanan dimulai, bukan ketika kapal sudah berada di tengah samudra. Kalau kompas baru dicari setelah berlayar, persoalannya bukan lagi soal arah, melainkan soal keselamatan seluruh pelayaran.
Tentu masih ada kesempatan memperbaiki semuanya. Perpres yang akan diterbitkan harus menjadi awal, bukan sekadar legitimasi atas apa yang sudah telanjur berjalan.
Tata kelola harus dibuka secara transparan. Skema pembiayaan harus diaudit. Pengadaan mesti disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang paling penting, koperasi harus dikembalikan kepada pemiliknya: para anggota, bukan kepada birokrasi ataupun korporasi negara.
Sebab sejarah mengajarkan satu pelajaran yang berulang. Program pemerintah boleh lahir dari istana. Tapi koperasi hanya akan hidup bila akarnya menembus tanah desa. Pohon yang akarnya digantung di langit mungkin tampak megah dari kejauhan, namun ia akan roboh ketika musim pertama datang.
