KPK Soroti Tata Kelola Program MBG, Anggaran Jumbo Dinilai Rentan Disalahgunakan

oleh -43 Dilihat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga antirasuah itu menilai kesiapan infrastruktur dan regulasi BGN belum memadai, meski telah mengelola anggaran dalam jumlah sangat besar.

Pengawasan Lemah dan Terlalu Sentralistik

Dalam kajiannya, KPK menilai pelaksanaan program MBG masih terlalu terpusat pada BGN sebagai aktor tunggal. Hal ini dinilai meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan atau check and balances.

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam penentuan mitra, lokasi dapur, hingga pengawasan di lapangan. Di sisi lain, standar operasional prosedur (SOP) juga dinilai belum jelas.

Selain itu, skema bantuan pemerintah (banper) yang digunakan dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan membuka peluang praktik rente. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan gizi penerima manfaat.

Dampak Sudah Terlihat di Lapangan

KPK juga mencatat lemahnya transparansi dalam proses verifikasi mitra hingga pelaporan keuangan. Dampaknya mulai terlihat di lapangan, di mana sejumlah dapur program MBG tidak memenuhi standar teknis.

Kondisi tersebut bahkan memicu kasus keracunan makanan di beberapa daerah, yang diperparah dengan minimnya pelibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca Juga  Bareskrim Geledah Lima Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

KPK Desak Perbaikan Menyeluruh

Sebagai langkah perbaikan, KPK mendesak pemerintah segera menyusun regulasi komprehensif minimal setingkat peraturan presiden (perpres) guna mengatur pembagian peran antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

No More Posts Available.

No more pages to load.