Pengawasan Lemah dan Terlalu Sentralistik
Dalam kajiannya, KPK menilai pelaksanaan program MBG masih terlalu terpusat pada BGN sebagai aktor tunggal. Hal ini dinilai meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan atau check and balances.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam penentuan mitra, lokasi dapur, hingga pengawasan di lapangan. Di sisi lain, standar operasional prosedur (SOP) juga dinilai belum jelas.
Selain itu, skema bantuan pemerintah (banper) yang digunakan dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan membuka peluang praktik rente. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan gizi penerima manfaat.
Dampak Sudah Terlihat di Lapangan
KPK juga mencatat lemahnya transparansi dalam proses verifikasi mitra hingga pelaporan keuangan. Dampaknya mulai terlihat di lapangan, di mana sejumlah dapur program MBG tidak memenuhi standar teknis.
Kondisi tersebut bahkan memicu kasus keracunan makanan di beberapa daerah, yang diperparah dengan minimnya pelibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
KPK Desak Perbaikan Menyeluruh
Sebagai langkah perbaikan, KPK mendesak pemerintah segera menyusun regulasi komprehensif minimal setingkat peraturan presiden (perpres) guna mengatur pembagian peran antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.











