Selain itu, KPK juga merekomendasikan evaluasi terhadap mekanisme bantuan pemerintah agar tidak memicu praktik rente, serta mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dan desentralistik.
“Perlu SOP yang jelas, sistem pelaporan keuangan yang baku, serta pengawasan keamanan pangan yang kuat dengan melibatkan BPOM dan dinas kesehatan,” kata Aminudin.
KPK juga menekankan pentingnya indikator keberhasilan program yang terukur, termasuk berbasis pada data awal kondisi gizi penerima manfaat, agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
(red/beritasatu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










