Lha, kalau memang ujaran-ujaran tersebut sudah sedemikian melekat dalam kebudayaan kita, salahkah jika Murad Ismail sebagai gubernur sekali pun menggunakannya secara publik?.
Menurut saya karena kosakata-kosakata seperti ajakan berkelahi, makian, dan sebagainya itu sudah menjadi bagian sah dalam kebudayaan lokal di Maluku, tanpa dideklarasikan secara formal pun telah menjadi “hak” bagi setiap orang sebagai pendukung kebudayaan di Maluku.
Karena sudah absah sebagai hak kebudayaan, tidak ada salahnya jika Murad Ismail sebagai gubernur menggunakannya dalam ujaran publik. Kalau kemudian muncul resistensi bahkan ada sejumlah pihak yang menyayangkan dan malah mencerca, saya pikir itu baik juga.
Artinya rupanya kebudayaan kita tidak berada dalam ruang vakum. Kebudayaan kita sedang berada dalam ruang kontraksi dengan kebudayaan-kebudayaan lain di sekitarnya. Rupanya kontraksi itulah yang resisten terhadap bagian-bagian tertentu dalam kebudayaan kita.
Pada titik ini, sebenarnya ujaran-ujaran Murad Ismail mesti ditempatkan secara objektif proporsional.
Artinya, ujaran-ujaran Murad Ismail bisa dipahami sebagai bentuk ajakan untuk melakukan dialog kebudayaan. Jadi, tidak semata-mata dilihat dalam perspektif kepantasan ujaran pejabat publik.
