Dan industri harus meninggalkan warisan berupa manusia yang lebih terdidik, lebih terampil, lebih produktif, dan lebih mandiri.
Sebab jika setelah sumber daya dieksploitasi bertahun-tahun masyarakat sekitar masih berada dalam posisi rentan, maka persoalannya tidak cukup dibebankan kepada perusahaan.
Kita juga harus melihat kembali kebijakan pemerintah.
Sebab ketimpangan bukan hanya lahir dari perilaku korporasi. Ia juga dapat lahir dari desain kebijakan yang gagal memastikan distribusi manfaat.
Mengubah Orientasi Pembangunan
Maluku Utara tidak membutuhkan pembangunan yang hanya tampak besar dalam statistik.
Maluku Utara membutuhkan pembangunan yang terasa di rumah-rumah rakyat.
Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek.
Setiap investasi yang masuk harus didorong untuk menciptakan local economic multiplier effect: memperkuat usaha masyarakat, menciptakan rantai pasok lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka peluang kepemilikan ekonomi yang lebih luas.
Perusahaan harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah, bukan entitas ekonomi yang berdiri sendiri.
Pada saat yang sama, masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan harus terus menjalankan fungsi kontrol.
