Masinton Pasaribu lantas mempertanyakan ke mana menko hingga elite yang belakangan mendukung 3 periode masa jabatan presiden.
Padahal, kata dia, para menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?,” katanya.
“Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden,” jelasnya lagi.
“Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” katanya.
Masinton pun menyarankan agar menko yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu mundur dari jabatannya.
“Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya,” jelasnya.
“Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data ‘hoax’ kepada masyarakat Indonesia,” katanya lagi.
Politikus PDIP ini lantas berbicara soal demonstrasi mahasiswa hari ini terkait penundaan pemilu. Dia meminta agar demonstrasi mahasiswa dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.
