Demikian juga dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini tidak ada dalam janji kampanye Prabowo. Tiba-tiba saja dia muncul pada April 2025. Dan publik sampai sekarang pun tidak mendapat kejelasan siapa yang mengontrol proyek ini: apakah BUMN PT Agrinas Pangan, TNI-AD, atau Kementerian Koperasi. Juga tidak disadari bahwa proyek KDMP ini dibiayai oleh Dana Desa yang menjadi hak orang-orang desa namun mereka tidak pernah diajak omong untuk soal ini.
Ada banyak program seperti ini. Misalnya, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menertibkan perkebunan dan pertembangan di kawasan hutan. Setelah kebun-kebun sawit itu disita, apakah kebun itu dihutankan? Ya tidak. Ia diserahkan ke PT Agrinas Palma, yang dibentuk dua minggu setelah Prabowo membentuk Satgas PKH.
Kini PT Agrinas Palma menguasai sekitar 2,7 juta hektar perkebunan sawit. Mereka tidak bisa mengolah sendiri perkebunan maha luas ini. Dan mereka pun membuat skema-skema kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal atau bahkan pemilik perkebunan yang dulu dituduh melanggar kawasan hutan.
Tentu saja, muncul ketegangan. Beberapa hari lalu, kantor Agrinas Palma di Labuhan Batu, Sumatera Utara dibakar oleh massa yang marah karena ada anggota TNI yang menganiaya penduduk.
