Ironi terbesar perkara Gibran adalah, Indonesia harus menghabiskan energi politik untuk memastikan seorang anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden pada 2023. Episode paling kontroversial, noda, dalam sejarah politik Indonesia, yang terus berlanjut hingga kini. Negara dipaksa menyesuaikan aturan untuk mengakomodasi pencalonan seorang Gibran, dan ambisi dinasti bapaknya.
Perkara Gibran bukan cuma soal selembar surat keterangan penyetaraan pendidikan. Ini adalah ujian apakah Indonesia negara berbasis konstitusi atau takluk pada kompromi permainan politik kepentingan. MK telah memberikan pertimbangan konstitusional, MA telah mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Giliran DPR perlu, sekali-kali non-transaksional, untuk bisa menunjukkan mandat kerjanya.
Dan kunci yang bisa membuka pintu proses pemakzulan Gibran adalah nyali Prabowo. Untuk berani bersikap: menjadi pelindung kompromi politik yang bermasalah, atau memastikan proses konstitusi berjalan. Publik menunggu nyali politik Prabowo untuk memantik proses konstitusi mengoreksi kesalahan kompromi politik masa lalu. Jika nyali tidak punya, setidaknya, jangan menjadi penghalang bagi konstitusi untuk memakzulkan Gibran. *
2 November 2026
