Tidak ada yang salah selama itu dijalankan dengan benar. Keraguan publik tentang kejujuran Jokowi mengenai bansos itu, adalah momentum pembagiannya.
Mengapa pembagian itu secara masif dilakukan menjelang Pilpres 2024? Target dan sasarannya pun sangat krusial karena pembagiannya dilaksanakan dengan metode ala kadarnya, serampangan dan acak.
Selama ini, target populasi yang berhak menerima bansos, sudah terpetakan dengan jelas. Nama dan alamat terang benderang. Karena itu, metode distribusinya sangat terukur. Bukan dibagi-bagi begitu saja. Tidak dilempar di tengah kerumunan massa.
Lalu, saya pun membayangkan, MK mencecar pertanyaan pada Airlangga Hartarto, bagaimana sebenarnya strategi pengentasan, penanggulangan dan pencegahan kemiskinan di republik kita.
Apakah alasan El Nino sungguh-sungguh memiliki korelasi dengan strategi tadi? Dan mengapa baru menjelang pilpres 2024 bagi-bagi bansos itu dilakoni?
Para hakim MK sebaiknya meminta buku perencanaan pemerintah mengenai hal-hal tersebut.
Malah, MK perlu meminta risalah rapat tentang ini, baik di internal lembaga yang dipimpin Airlangga, maupun risalah rapat yang dilakukan antarinstansi. Ini semua bisa menguak tabir ketidakbenaran.
Untuk Menteri Muhadjir Effendy, MK sangat layak mencecar pertanyaan mengenai angka-angka kemiskinan dan orang-orang yang berpotensi terlilit kemiskinan.
