Monitoring Sekolah di Kecamatan Sulabesi Timur, Dinas Pendidikan Kepulauan Sula: Jangan Lagi Ada Pungli!

oleh -137 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana:Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) monitoring kerja di tingkat sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Sulabesi Timur. Monitoring kerja tersebut, dalam rangka untuk menindaklanjuti surat dari kementerian terkait dengan proses pembelajaran di tengah pendemik.

Koordinator pangawas wilayah, Edi Sundayana dalam sambutannya menyebutkan, sesuai dengan surat dari kementerian, maka diberikan tiga pilihan dalam melakukan proses pembelajaran.

“Tiga pilihan yang dimaksud, yaitu belajar secara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan belajar tatap muka terbatas,” jelas Edi pada saat menyampaikan sambutan di Aula SMP Negeri 1 Sulabesi Timur Desa Baleha, Rabu, (4/8/2021).

Baca Juga  Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Ambon. Rabu, 20 Mei 2020

Edi bilang, dari hasil pantauan semua sekolah, ternyata yang paling banyak dipilih adalah tatap muka terbatas, dan itu sesuai dengan keinginan Dinas Pendidikan.

“Belajar terbatas dimaksudkan, terbatas jumlah siswanya, terbatas jam belajarnya yang perlu dipahami. Artinya jumlah siswa minimal 20 kebawa pada saat jam belajar, tidak boleh di atas 20,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Rifai Haitami yang diwakili oleh Kapala Bidang (Kabid) Pendidikan, Aliyuddin Fatahuddin pun menegaskan agar tidak ada yang namanya pungli (pungutan liar) di sekolah.

“Jangan lagi ada yang namanya pungutan-pungutan liar, baik itu pembayaran rapor, pembayaran izasah, maupun pembayaran lainnya,” bebernya.

Kabid meminta kepada Kepala Sekolah untuk bisa siasati dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) agar bisa dipergunakan dalam pembayaran honor pembagian raport, izasah, dan sebagainya.

Baca Juga  Tuding Ada yang Ingin Jatuhkan Kredibilitas Widya Pratiwi, Kadis Kominfo Maluku Tuai Kecamatan Warga

“Bila perlu seragam siswa jangan dibebankan kepada orang tua wali. Jika lebih, maka pihak sekolah harus beli seragam siswa. Kalau tidak lebih, pihak sekolah lihat siswa yang kurang mampu, kemudian berikan mereka seragam,” imbuhnya. (am)

No More Posts Available.

No more pages to load.