Polri juga harus membuka informasi yang memungkinkan publik mengawasi proses hukum tanpa membocorkan materi penyidikan.
Publik perlu mengetahui jumlah target, kategori sasaran, prosedur yang dilanggar, dan langkah pengamanan data. Identitas korban tentu perlu mempertimbangkan keselamatan dan privasi mereka.
Perkara ini menyangkut jantung kekuasaan negara. Karena itu, penyidik harus bekerja dengan transparan, independen, dan profesional. Jangan sampai lembaga yang sedang membersihkan rumahnya sendiri justru hanya menyapu debu ke bawah karpet.
Satu lagi pertanyaan terakhir. Listyo Sigit pernah mengucapkan sumpah untuk setia kepada negara dan menjalankan peraturan perundang-undangan.
Jokowi pernah memilihnya menjadi Kapolri. Prabowo pernah mempertahankannya, kemudian menggantinya, bahkan memberinya jabatan baru di Istana.
Kini, nama yang sama muncul dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden. Riwayat ini menghadirkan pertanyaan tentang loyalitas yang jauh lebih besar daripada persoalan pribadi seorang jenderal.
Kepada siapa seorang pejabat negara harus setia? Kepada presiden yang mengangkatnya? Kepada presiden yang sedang memerintah? Kepada jaringan yang membesarkan kariernya? Atau kepada konstitusi dan negara?
