Selain itu, ia menilai penghapusan pilkada langsung berisiko menurunkan partisipasi politik dan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, terdapat setidaknya tiga risiko utama.
“Pertama, oligarki lokal akan semakin menguat karena kepemimpinan daerah ditentukan oleh jaringan elite dan kekuatan modal. Kedua, akuntabilitas kepala daerah melemah karena orientasinya lebih tertuju pada DPRD daripada warga. Ketiga, politik uang tidak hilang, melainkan hanya berpindah arena, dari membeli suara rakyat menjadi membeli suara elite, yang justru lebih tertutup dan sulit diawasi,” paparnya.
Dorong Pembenahan Sistem, Bukan Penghapusan Pilkada Langsung
Menanggapi wacana tersebut, Tunjung menegaskan bahwa pembenahan seharusnya difokuskan pada persoalan hulu sistem politik elektoral.
Menurutnya, perbaikan rekrutmen kader partai, pendanaan politik, serta pengawasan pemilu jauh lebih mendesak dibandingkan menghapus mekanisme pilkada langsung.
“Problem pilkada langsung tidak bisa diselesaikan dengan cara memotong hak politik rakyat. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem secara menyeluruh,” tandasnya. (red/beritasatu)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
