Porostimur.com, Yogyakarta — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD kembali mengemuka. Gagasan tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai berpotensi membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Tunjung Sulaksono, menilai wacana tersebut tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis sistem pemilihan, melainkan menyentuh aspek fundamental dalam praktik kedaulatan rakyat di tingkat lokal.
“Saya melihatnya sebagai gejala dari dua hal sekaligus. Pertama, ini merupakan alarm bahwa pilkada langsung memang memiliki problem serius. Namun, di sisi lain, wacana ini juga mencerminkan kalkulasi kepentingan partai politik karena pilkada langsung kerap melahirkan kepala daerah dengan legitimasi kuat yang sulit dikendalikan oleh partai pengusungnya,” ujar Tunjung, Sabtu (3/1/2025).
Soal Konstitusi dan Rantai Kedaulatan Rakyat
Secara konstitusional, Tunjung menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih dimungkinkan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa kepala daerah “dipilih secara demokratis” tanpa merinci mekanisme pemilihannya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dinilai dari aspek legal-formal semata.
“Secara teori, pemilihan oleh DPRD masih bisa disebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat karena DPRD merupakan hasil pemilu. Tetapi pertanyaan krusialnya adalah apakah rantai kedaulatan itu masih utuh, atau justru terputus oleh transaksi elit politik,” jelasnya.
Pergeseran Arena Kompetisi Politik
Tunjung menilai, perubahan mekanisme pilkada akan menggeser arena kompetisi politik di daerah. Jika pilkada dilakukan melalui DPRD, persaingan tidak lagi berlangsung terbuka di ruang publik, melainkan berpindah ke ruang tertutup dengan aktor yang sangat terbatas.
“Arena kompetisi berpindah dari adu program dan rekam jejak di hadapan jutaan pemilih, menjadi negosiasi di hadapan puluhan anggota DPRD. Kampanye pun berubah dari kampanye kepada rakyat menjadi kampanye kepada fraksi-fraksi,” katanya.
Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang representasi politik di daerah.
Risiko Oligarki dan Melemahnya Akuntabilitas
Menurut Tunjung, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga berpotensi menutup peluang kandidat independen maupun figur dengan dukungan akar rumput yang kuat.
“Keputusan politik cenderung mengerucut pada elite partai. Kandidat independen praktis tidak memiliki ruang, dan figur yang populer di masyarakat bisa kalah hanya karena tidak mendapat restu elite,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai penghapusan pilkada langsung berisiko menurunkan partisipasi politik dan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, terdapat setidaknya tiga risiko utama.
“Pertama, oligarki lokal akan semakin menguat karena kepemimpinan daerah ditentukan oleh jaringan elite dan kekuatan modal. Kedua, akuntabilitas kepala daerah melemah karena orientasinya lebih tertuju pada DPRD daripada warga. Ketiga, politik uang tidak hilang, melainkan hanya berpindah arena, dari membeli suara rakyat menjadi membeli suara elite, yang justru lebih tertutup dan sulit diawasi,” paparnya.
Dorong Pembenahan Sistem, Bukan Penghapusan Pilkada Langsung
Menanggapi wacana tersebut, Tunjung menegaskan bahwa pembenahan seharusnya difokuskan pada persoalan hulu sistem politik elektoral.
Menurutnya, perbaikan rekrutmen kader partai, pendanaan politik, serta pengawasan pemilu jauh lebih mendesak dibandingkan menghapus mekanisme pilkada langsung.
“Problem pilkada langsung tidak bisa diselesaikan dengan cara memotong hak politik rakyat. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem secara menyeluruh,” tandasnya. (red/beritasatu)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
