“Dalam LKPJ termuat pula tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil Pemda pada tahun berjalan, serta laporan pelaksanaan tugas perbantuan yang diterima oleh Pemprov Maluku,” ujarnya.
Dia mengakui dalam pembahasan LKPJ tentunya terdapat berbagai dinamika politik, namun perbedaan itu dipandang sebagai untuk mencapai suatu tujuan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Pansus beserta jajaran yang telah memilih Provinsi Maluku untuk sama-sama saling bertukar informasi, pengalaman, terkait dengan LKPJ, dengan OPD teknis yang membidangi LKPJ agar dalam penyelenggaraan pemerintahan kita searah, karena antara eksekutif dan legislatif adalah mitra yang sejajar,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Tangkas Tobing selaku Ketua Pansus LKPJ menjelaskan, kunjungannya ke Provinsi Maluku dilakukan setelah melakukan pencarian, di mana pada tahun 2020 LKPJ Provinsi Maluku pernah dikembalikan untuk diperbaiki.
“DPRD Provinsi Maluku di Tahun 2020 pernah mengembalikan LKPJ Gubernur untuk diperbaiki dan hal ini tentunya perlu diapresiasi. Oleh karena itu, kami dari Tim Pansus LKPJ Sumatera Utara mengapresiasi kawan-kawan legislatif yang melakukan hal tersebut demi dan untuk kebaikan kita semua,” ujar Tobing.
