Pelta Malut Soroti Dugaan Kriminalisasi Eks Karyawan oleh PT NHM

oleh -125 Dilihat
Direktur Pelta Malut Maruf Majid, menyoroti perbedaan antara keterangan kuasa hukum PT NHM, Iksan Maujud, dengan dokumen yang disebut sebagai surat dari Polsek Malifut.

Maruf kemudian mempertanyakan dasar pernyataan bahwa saksi tersebut telah diperiksa.

Namun, perbedaan keterangan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa perkara. Hal itu membutuhkan verifikasi terhadap administrasi penyidikan, termasuk surat panggilan, berita acara pemeriksaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses hukum.

Sengketa Pesangon dan Perkara Pidana Berjalan Bersamaan

Persoalan Septian Sam juga tidak dapat dilepaskan dari sengketa hubungan industrial yang terjadi setelah dirinya diberhentikan dari PT NHM.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan keluarga Septian, ia telah bekerja di perusahaan tambang emas tersebut selama sekitar 15 tahun. Ia kemudian dirumahkan pada Mei 2024 dan menerima keputusan PHK pada 1 November 2025.

Keluarga Septian menyebut nilai hak pesangon yang mereka klaim mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Sementara itu, pihak perusahaan disebut hanya menawarkan sekitar Rp800 juta dengan skema pembayaran tertentu.

Baca Juga  Dari Masjid Bahari Al-Munawarrah, Kapolres Halsel Ajak Warga Aktif Jaga Kamtibmas

Perselisihan tersebut kemudian dibawa ke proses perundingan bipartit pada Juni 2026. Setelah tidak mencapai titik temu, keluarga Septian menyebut persoalan dilanjutkan ke mekanisme tripartit melalui instansi ketenagakerjaan.

Di tengah proses tersebut, Septian kembali berhadapan dengan perkara pidana dugaan TPKS yang berkaitan dengan tuduhan terhadap seorang relawan medis penanganan Covid-19.

No More Posts Available.

No more pages to load.