“Saya minta jangan datang hanya untuk menonton dan ambil sertifikat. Ini ilmu gratis yang nilainya mahal. Serius, tanya sampai paham, praktik sampai bisa,” katanya.
Pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Maluku Tenggara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai pembukuan sederhana, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, serta pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dari Produksi hingga Pemasaran Dikawal
Memasuki hari kedua hingga keempat, peserta dijadwalkan mengikuti praktik produksi di Gedung Dekranasda Maluku Tenggara dengan pendampingan instruktur nasional.
Viali berharap proses pendampingan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Menurutnya, pelaku IKM masih membutuhkan pengawalan, terutama dalam memastikan produk memenuhi standar mutu dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Kawal sampai tuntas. Dari mutu, halal, PIRT, kemasan hingga pemasaran. Saya mau lahir produk unggulan baru khas Malra yang tembus pasar,” pungkasnya.
Selain mendapatkan materi dan praktik produksi, peserta juga memperoleh sejumlah fasilitas pendukung, seperti alat tulis, transportasi dan sertifikat. Pemkab Maluku Tenggara juga memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa biaya.
Pemkab Maluku Tenggara berharap penguatan industri olahan kelapa tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat pelaku IKM dan mendorong lahirnya produk unggulan khas Maluku Tenggara yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
