“Kehadiran e-katalog mikik pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong umkm agar lebih dikenal, berdaya saing, dan bisa semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian daerah,” terang Sekkot.
Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini, para pelaku usaha yakni UMKM, pengguna anggaran PA/KPA maupun para PPK dan peserta lainnya sebagai pelaku belanja APBN maupun APBD dapat mengetahui apa untung rugi dan pentingnya penggunaan produk dalam negeri serta penggunaan e-katalog lokal dalam setiap transaksi barang/jasa pemerintah.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon, Charly Tomasoa, menjelaskan untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa maka pemerintah melalui LKPP telah menyiapkan sistem e-Katalog.
Sistem e-katalog, lanjutnya, hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran usaha kecil, mempermudah transaksi jual beli antara pelaku usaha sebagai penyedia jasa, dan pemerintah daerah sebagai pengguna jasa, serta mengeliminir berbagai potensi pelanggaran hukum.
“Namun pada kenytaannya pelaku industri kecil belum sepenuhnya memahami e-katalog hal ini menyebabkan tersingkirnya industri kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Kabag.
