Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan di kawasan Sungai Waitomu harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan kewenangan pengelolaan, serta memenuhi seluruh prosedur perizinan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robert Sapulette, saat mewakili Wali Kota Ambon dalam diskusi publik yang digelar GMKI Ambon bertajuk “Antara Pro dan Kontra: Sungai Waitomu dalam Pusaran Pembangunan”, di Aula Kampus UKIM, Selasa (11/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons pemerintah kota terhadap polemik pembangunan di kawasan Sungai Waitomu yang belakangan memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat.
Robert menjelaskan, Sungai Waitomu merupakan salah satu dari lima sungai di Kota Ambon yang berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Letaknya yang berada di kawasan pusat aktivitas perkotaan membuat sungai tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.
Menurutnya, pertumbuhan penduduk, tekanan ekonomi, serta meningkatnya aktivitas masyarakat membuat kawasan sungai semakin bersinggungan dengan berbagai kepentingan, termasuk transportasi dan pembangunan.
Namun, ia mengingatkan bahwa sungai tidak boleh hanya dipandang sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Lebih dari itu, sungai memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menopang kehidupan masyarakat.
