“RKAB bukan sekadar dokumen teknis, tetapi instrumen pengendali negara atas aktivitas produksi tambang. Jika dokumen ini dimanipulasi, maka negara kehilangan kendali, lingkungan terancam, dan masyarakat lokal menjadi korban,” tegas Siraj di hadapan massa aksi.
Luasan Izin dan Target Produksi Dinilai Janggal
Dalam orasinya, para aktivis mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara volume produksi yang disetujui dalam RKAB dengan legalitas kawasan yang dimiliki perusahaan.
Disebutkan, RKAB PT HSM menetapkan volume produksi hingga 5,9 juta metrik ton dengan luasan konsesi sekitar 950 hektare. Namun, izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH/IPPKH) yang dimiliki perusahaan hanya mencakup sekitar 500 hektare.
Ketimpangan ini dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait sinkronisasi antara izin kehutanan dan izin usaha pertambangan.
“Jika ini benar, maka persetujuan RKAB tersebut cacat secara hukum,” ujar salah satu orator.
Diduga Langgar Sejumlah Regulasi
Para aktivis menilai ketidaksesuaian tersebut berpotensi melanggar Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan RKAB, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah.
Mereka menduga, persetujuan RKAB dengan basis luasan yang belum sepenuhnya berizin menunjukkan adanya kelalaian serius, bahkan kemungkinan kesengajaan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.










