Desak Dirjen Minerba Buka Dokumen ke Publik
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Minerba, untuk membuka seluruh dokumen proses evaluasi dan persetujuan RKAB PT HSM periode 2024–2026 kepada publik.
Mereka juga meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan serta potensi konflik kepentingan dalam proses akuisisi saham antara PT HSM dan PT CNGR.
Soroti Peran KTT dan Inspektur Tambang
Selain itu, para demonstran menyoroti peran strategis Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam sistem pengawasan pertambangan. Dalam regulasi Kementerian ESDM, KTT diposisikan sebagai representasi negara dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar.
Namun, dugaan keterhubungan KTT dengan inspektur tambang dalam praktik manipulasi dokumen RKAB dinilai sebagai persoalan serius yang harus diusut secara independen dan transparan.
“Jika KTT dan inspektur tambang justru menjadi bagian dari masalah, maka pengawasan internal negara telah lumpuh. Ini preseden buruk bagi tata kelola pertambangan nasional,” kata salah satu orator.
Minta KPK Turun Tangan
Para aktivis juga mengaku telah mengantongi sejumlah dokumen awal yang mengindikasikan kuat adanya praktik suap-menyuap dalam proses meloloskan dokumen feasibility study (FS) pada 2024.
