“Kami merasa bahwa penegak hukum tentu sudah tahu betul aturan2 yang berlaku, hanya saja ini persoalan kong kali kong mengatur kepentingan mereka sehingga lagi-lagi masyarakat kecil dianggap sebagai domba untuk dikorbankan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa masyarakatlah yang berdaulat diatas tanah NKRI ini. Maka junjung tinggilah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mendepankan kepentingan person maupun kelompok, sebagimana diamanatkan oleh Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pungkasnya.
Ketua Umum PMII Kota Ambon berharap, masalah ini harus direspon oleh semua elemen pemuda OKP Cipayung, LSM, masyarakat, dan para elit agar sama-sama membantu masyarakat adat Sabuai untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius, tanpa membicarakan kepentingan apapun kecuali mengedepankan kepentingan masyarakat setempat yang merasa dirugikan, sebab menurutnya ini terkait kemaslahatan hajat hidup masyarakat Sabui. (alena)
