PMII Kota Ambon Dukung Warga Sabuai Lapor Jaksa & Hakim Ke MA Terkait Kasus Ilegal Logging

oleh -307 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kasus illegal logging yang terjadi di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, akhirnya berbuntut panjang. Pasalnya masyarakat Sabuai resmi melaporkan Julivia M. Selano, SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.

Menyikapi hal ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon pun mendukung penuh langkah yang ditempuh oleh masyarakat adat Sabuai. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PMII Kota Ambon, Abdul Gafur Rusunrey kepada Porostimur.com, Jumat (6/8/2021).

Dijelaskannya, laporan tersebut terkait dengan tuntutan Julivia M. Selano,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus illegal logging yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman alias Yongki selaku Komisaris Utama CV. Sumber Berkat Makmur (SBM).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku Illegal logging hanya 1 tahun 2 bulan, padahal perbuatan Yongki telah merusak hutan dan nyata-nyata merugikan masyarakat adat Sabuai dan juga negara serta mendatangkan keuntungan yang besar pada dirinya.

“Ironisnya, entah pertimbangan hukum apa yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hanya menuntut Bos CV SBM tersebut 1 tahun 2 bulan. Tuntutan JPU benar-benar jauh dari rasa keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat Desa Sabuai. Untuk itu, atas nama Pengurus Cabang PMII Kota Ambon, kami mengecam keras kepada JPU atas ketidakadilan hukuman yang di berikan kepada Bos mafia yang sengaja mengeksploitasi hutan adat maayarakat Sabuai”, ujarnya.

Baca Juga  6 Orang Jadi Tersangka Pembunuh Mahasiswa Unpatti

Menurutnya, jika masyarakat adat Sabuai melaporkan Julivia selaku JPU ke Jaksa Agung RI, Jamwas dan Komisi Kejaksaan RI, maka hal itu dinilai wajar karena masyarakat tidak merasa puas dengan putusan hukuman yang di berikan JPU kepada Yongki.

“PMII Kota Ambon mendesak kepada Jaksa Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI agar yang bersangkutan segera dievaluasi dan memerintahkan Jaksa Julvia M. Selano segera menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa”, tegasnya.

Rusunrey bilang, selain melaporkan Jaksa Penuntut Umum, masyarakat hukum adat Sabuai juga melaporkan Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa atas nama Awal Darmawan Akhmad yang memeriksa dan mengadili perkara Imanuel Quedarusman alias Yongki selaku Komisaris CV. SBM.

Baca Juga  Senin 8 Februari, MK Dengarkan Jawaban KPU Kota Tikep dan KPU Kota Ternate

“Jadi JPU dilaporkan, karena masyarakat merasa tidak rasional jika pelaku illegal loging hanya diputuskan 2 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 dan kalau denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan”, terangnya.

Dikatakannya, keputusan ini sama sekali tidak berbanding lurus dengan ketentuan Pasal 12 huruf k jo Pasal 87 ayat 1 huruf 1 dan atau Pasal 19 huruf a jo Pasal 94 ayat 1 huruf a, Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp.100 miliar.

“Kami merasa bahwa penegak hukum tentu sudah tahu betul aturan2 yang berlaku, hanya saja ini persoalan kong kali kong mengatur kepentingan mereka sehingga lagi-lagi masyarakat kecil dianggap sebagai domba untuk dikorbankan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa masyarakatlah yang berdaulat diatas tanah NKRI ini. Maka junjung tinggilah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mendepankan kepentingan person maupun kelompok, sebagimana diamanatkan oleh Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pungkasnya.

Baca Juga  Diparangi OTK Seorang Kakek Alami Luka di Sekujur Tubuh

Ketua Umum PMII Kota Ambon berharap, masalah ini harus direspon oleh semua elemen pemuda OKP Cipayung, LSM, masyarakat, dan para elit agar sama-sama membantu masyarakat adat Sabuai untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius, tanpa membicarakan kepentingan apapun kecuali mengedepankan kepentingan masyarakat setempat yang merasa dirugikan, sebab menurutnya ini terkait kemaslahatan hajat hidup masyarakat Sabui. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.