Di titik inilah pandangan The Economist, 14 Mei 2026, terhadap Presiden Prabowo perlu dibaca dengan kepala dingin. Majalah itu melihat kebijakan Presiden sebagai agenda berbiaya mahal, ditopang politik sentralistik yang membawa risiko ganda: bagi demokrasi dan bagi ekonomi itu sendiri.
Tentu saja kita tidak perlu menerima pandangan itu sebagai kebenaran final. Indonesia bukan laboratorium bagi pandangan Barat. Tetapi tak perlu juga buru-buru membuangnya hanya karena ia datang dari luar.
Laporan The Economist, bila diperhatikan, tampaknya merupakan resonansi dari kegelisahan di tanah air sendiri. Kegelisahan yang menjalar, karena dalam pengelolaan ekonomi yang tak lumrah dan dinilai mengakibatkan kesulitan hidup sehari-hari, ruang militer dalam urusan sipil justru dinilai makin diperluas.
Dunia memang berubah dan terbelah. Negara kuat dan argumen keamanan terdengar makin masuk akal. Tetapi Indonesia punya memori panjang tentang militer yang memasuki administrasi sipil. Garis antara menjaga negara dan mengendalikan masyarakat jadi kabur. Garis antara memastikan keamanan nasional dan memaksakan kepatuhan politik jadi hilang.
Pilihan Palsu dari Masa ke Masa
Dalam sejarah politik Indonesia, ada satu mitos yang berusia panjang: bahwa bangsa ini harus memilih antara demokrasi dan kesejahteraan, antara kebebasan warga dan negara yang kuat. Mitos itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti nama.
