“Kalau benar mereka diuntungkan, keterangan mereka sangat penting untuk menjelaskan aliran dana dan kontrak bisnis yang terjadi. Publik menanti penegakan hukum yang menyentuh semua lapisan, bukan hanya pejabat negara, tapi juga pelaku bisnis yang menikmati hasilnya,” tegas Hardjuno, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, praktik ini terkait erat dengan jaringan lama “mafia minyak” yang selama bertahun-tahun mengatur harga dan distribusi BBM.
Daftar Perusahaan yang Terlibat
Berikut beberapa perusahaan yang disebut dalam dakwaan perkara:
- PT Pamapersada Nusantara (PAMA) – anak usaha Grup Astra, meraup untung terbesar sekitar Rp958,38 miliar.
- PT Berau Coal (Sinarmas Group) – keuntungan Rp499,1 miliar.
- PT Arara Abadi / APP (Sinarmas Group) – Rp32,1 miliar.
- PT Adaro Indonesia dan PT Maritim Barito Perkasa (Boy Thohir) – total Rp235 miliar.
- PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) – Rp264,14 miliar.
- PT Merah Putih Petroleum – Rp256,23 miliar.
- PT Vale Indonesia Tbk – Rp62,14 miliar.
- PT Ganda Alam Makmur (Titan Infra Energy Group) – Rp127,99 miliar.
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk – Rp42,51 miliar.
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) – Rp85,80 miliar melalui lima anak usaha.
- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) – Rp16,79 miliar.
- PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) – tambang emas milik Haji Robert Nitiyudo Wachjo, mendapat keuntungan sekitar Rp14 miliar, di mana 75% sahamnya dimiliki PT Indotan Halmahera Bangkit dan 25% oleh ANTM.
Kasus ini menimbulkan sorotan luas terhadap tata kelola energi nasional dan praktik bisnis tidak sehat di sektor pertambangan. Publik kini menanti langkah tegas penegak hukum untuk membongkar keterlibatan para pengusaha besar dalam skandal yang merugikan negara hingga Rp2,5 triliun tersebut. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
