“Kalau mau cocoklogi, ada kewenangan ini, kewenangan apa kita? Karena kewenangan itu dibatasi, bukan tidak dibatasi,” katanya.
Ia bahkan mempersilakan pihak-pihak yang menilai dirinya tidak objektif untuk memeriksa kembali aturan dan tata tertib yang menjadi dasar pernyataannya.
“Kalau Anda mau bilang saya tidak objektif, silakan buka. Yang saya sampaikan itu silakan buka. KPK, apa tujuan laporan, silakan buka tata tertib. Mana yang salah?” tegas Rovik.
Menurut dia, polemik mengenai LHKPN semestinya tidak dibawa ke wilayah persepsi semata. Persoalan tersebut, kata Rovik, harus dilihat berdasarkan tujuan pelaporan harta kekayaan, ketentuan yang berlaku, serta batas kewenangan masing-masing lembaga.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap dugaan ketidakwajaran dalam laporan harta kekayaan tetap menjadi ranah lembaga yang diberikan kewenangan oleh aturan, sementara DPRD menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangannya.
(red/merindu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
