Namun, hanya 13 hari setelah laporan dibuat, penyidik menerbitkan Sprindik Nomor 538/2026 pada 24 April 2025.
IPW mempertanyakan proses tersebut karena menilai semestinya terdapat tahapan penyelidikan yang cukup untuk mengonfirmasi lebih dahulu apakah dugaan peristiwa pidana benar-benar terjadi.
Dari Sengketa Kepemilikan hingga Konflik Lahan Warga
Sorotan IPW terhadap perkara PT ARA berlangsung di tengah persoalan perusahaan yang lebih luas di Halmahera Timur.
PT ARA merupakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wasile. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perusahaan juga diwarnai sengketa dengan masyarakat terkait penggunaan lahan dan jalan hauling.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah tuntutan kompensasi lahan dari warga Desa Subaim yang digunakan sebagai akses operasional perusahaan.
Persoalan tersebut bahkan berulang kali memicu pemalangan jalan hauling. Pada awal 2026, warga melakukan aksi penutupan akses karena menilai kompensasi lahan yang mereka tuntut belum memperoleh kepastian penyelesaian.
Dalam salah satu laporan, persoalan tersebut disebut berkaitan dengan kesepakatan antara masyarakat dan PT ARA mengenai kompensasi penggunaan lahan. Namun, posisi masing-masing pihak dalam sengketa tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelesaian dan mediasi.
