Kuat dugaan, temuan Inspektorat terkait 31 peserta TMS belum menyentuh semua nama yang bermasalah.
“Ada titipan sejumlah pejabat yang seharusnya juga dinyatakan TMS, seperti tenaga outsourcing dan sopir. Bahkan ada honorer baru seumur jagung,” ungkap salah satu sumber internal Pemprov, Rabu (13/8/2025).
Menurut sumber tersebut, justru nama-nama titipan pejabat ini tidak masuk dalam daftar 31 peserta yang direkomendasikan untuk ditinjau kembali.
Desakan Evaluasi BKD dan Inspektorat
Adanya dugaan praktik “mafia PPPK” ini mendorong desakan agar Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengevaluasi kinerja Inspektorat maupun BKD.
“Saya yakin Gubernur tidak mengetahui permainan ini. Karena itu, beliau perlu mengevaluasi total agar praktik seperti ini tidak terulang,” tegas sumber internal tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas Pemprov Malut dalam menindaklanjuti temuan yang menyeret nama pejabat teras daerah ini. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
