Bagi Hena Hetu, transparansi menjadi penting karena transportasi laut merupakan kebutuhan vital masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan.
Kajian hukum tersebut rencananya akan disampaikan secara resmi kepada Kementerian Perhubungan, Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, dan Bupati Maluku Tengah sebagai bahan evaluasi kebijakan tarif angkutan laut di Maluku.
Hena Hetu berharap evaluasi tersebut dapat melahirkan kebijakan tarif yang lebih transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan operasional penyedia jasa transportasi laut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari operator kapal cepat maupun instansi pemerintah terkait mengenai kajian dan tuntutan yang disampaikan DPP Hena Hetu.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
