Sukidi dan Titik Rapuh Kekuasaan Presiden Otoriter

oleh -6 Dilihat

Di sini terdapat paradoks yang patut direnungkan. Seorang pemimpin mungkin merasa semakin kuat ketika semakin banyak orang menunjukkan loyalitas kepadanya. Namun, loyalitas personal tidak selalu melahirkan institusi yang kuat. Ketika segala sesuatu terlalu bergantung pada kehendak seorang pemimpin, negara justru berisiko kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Kekuasaan tidak selalu membesar melalui perintah politik. Ia juga dapat tumbuh melalui anggaran, program kesejahteraan, penguasaan sumber daya, dan keputusan ekonomi yang semakin terpusat di tangan negara. Di sinilah istilah tyranny of economic socialism yang digunakan Sukidi layak direnungkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari niat memberi makanan bergizi kepada anak-anak. Siapa yang tega menolak anak-anak memperoleh makanan yang layak? Tetapi ketika sebuah program berkembang menjadi agenda raksasa dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, pertanyaan publik semestinya tidak berhenti pada berapa banyak porsi makanan yang dibagikan.

Baca Juga  Dampingi Presiden di KTT ASEAN ke-49, Bahlil Kawal Kepentingan Nasional dalam ASEAN Power Grid

Pada awalnya, anggaran MBG untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun, sebelum kemudian mengalami penyesuaian. Skala sebesar itu tentu memperlihatkan betapa besar ruang fiskal yang disediakan negara untuk satu program prioritas. Maka pertanyaan berikutnya menjadi penting: apakah besarnya belanja sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat? Apakah sasaran penerimanya sudah tepat? Dan apakah kebutuhan lain yang juga mendesak memperoleh perhatian yang sepadan?

No More Posts Available.

No more pages to load.