Sukidi dan Titik Rapuh Kekuasaan Presiden Otoriter

oleh -6 Dilihat

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa MBG harus dihentikan, KDMP tidak diperlukan, atau ketahanan pangan bukan kepentingan nasional. Justru karena program-program itu menyangkut kebutuhan penting masyarakat, tujuan yang baik tidak boleh membebaskan pemerintah dari kewajiban menjelaskan cara, biaya, dan akibat kebijakan yang dijalankannya.

Sebab, kesejahteraan semestinya membuat masyarakat semakin berdaya, bukan semakin bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Negara boleh hadir dengan kekuatan besar, tetapi kekuatan itu harus membuka kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depan ekonominya sendiri, bukan mengambil alih ruang hidup mereka atas nama kesejahteraan.

Titik lemah ketiga yang disoroti Sukidi menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan bernegara: penegakan hukum selektif. Hukum kehilangan wibawanya ketika ketegasan tidak berlaku sama bagi setiap orang. Ia bisa tampak begitu perkasa terhadap mereka yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi kehilangan ketajaman ketika berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pada saat itulah hukum tidak lagi berdiri sebagai panglima, melainkan berisiko menjadi alat yang ketajamannya ditentukan oleh kepentingan.

No More Posts Available.

No more pages to load.