Sukidi dan Titik Rapuh Kekuasaan Presiden Otoriter

oleh -6 Dilihat

Pertanyaan serupa muncul pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Gagasan menghidupkan ekonomi desa tentu patut disambut baik. Namun, sebuah kajian Lowy Institute pada Agustus 2026 mencatat bahwa dari sekitar 80 ribu koperasi yang telah terbentuk secara hukum, baru 1.061 yang beroperasi pada Juni tahun itu. Pada saat yang sama, pemerintah telah menempatkan Rp200 triliun di bank-bank milik negara untuk mendukung pembiayaan, termasuk bagi program koperasi tersebut.

Di sini kita melihat sebuah pertanyaan yang tidak sederhana. Apakah KDMP itu tumbuh dari kebutuhan dan prakarsa masyarakat desa, atau justru dibangun sebagai proyek besar yang bentuk dan arahnya lebih dahulu ditentukan dari pusat? Sebab, koperasi bukan sekadar bangunan, papan nama, atau lembaga yang tercatat dalam administrasi. Ia hidup dari partisipasi anggota dan kepemilikan bersama. Koperasi yang hanya menunggu instruksi dari atas mungkin memiliki nama kerakyatan, tetapi belum tentu memiliki jiwa kerakyatan.

Baca Juga  Risiko Bencana Maluku Meningkat, Gubernur Hendrik Lewerissa Jajaki Kerja Sama dengan Australia

Persoalan lain tampak dalam proyek pangan berskala besar di Merauke. Atas nama ketahanan pangan, pemerintah mendorong pembukaan lahan sawah baru hingga satu juta hektare, disertai pengembangan tebu dan bioetanol. Namun, masyarakat adat setempat menyampaikan keberatan karena wilayah adat mereka disebut telah diambil tanpa persetujuan. Di sini, cita-cita besar tentang kemandirian pangan berhadapan dengan pertanyaan mendasar: siapa yang menentukan arti kemajuan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

No More Posts Available.

No more pages to load.