Lebih hebat lagi, ketika SBY menjadi presiden, dia menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF). BDF ini menjadi kejutan bagi dunia karena negara yang hadir berkembang dari Beberapa negara menjadi 86 negara pada BDF IV. Pembicaraan demokrasi di Asia menjadi diskursus penting. Dan SBY menjadi tokoh sentral dalam isu demokrasi di Asia kala itu.
Apakah SBY Masih Seperti Dulu?
Melihat spanduk di JPO Lenteng Agung itu, apakah kita masih mengingat SBY seperti itu? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Sebab, di satu sisi SBY mendukung Prabowo-Gibran, yang jelas-jelas dipersepsikan merusak demokrasi. Khususnya terkait keputusan MKMK dan DKPP terkait pencalonan Gibran yang melanggar etika.
Dalam ukuran pemilu yang demokratis, sudah pasti SBY tidak mungkin bisa membenarkan berbagai langkah-langkah rezim Jokowi yang (berpotensi) curang dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Apalagi jika fakta-fakta kecurangan itu merujuk pada film “Dirty Vote” yang sedang viral. Namun, tampaknya SBY belum memberikan sikap tegas terkait potensi kecurangan pemilu ini.
Memang SBY memberikan angin segar ketika beliau bersikap positif atas sikap kritis kalangan civitas akademika yang heboh belakangan ini, terkait penegakan demokrasi. Menurut SBY, suara-suara kampus itu tidak boleh diabaikan. Namun, sikap ini sesungguhnya masih terlalu lembut, jika merujuk SBY sebagai Bapak Demokrasi. Memang SBY harus diapresiasi karena meminta pemilu jangan curang. Namun, mengapa SBY tidak mengutuk sekeras-kerasnya upaya pelemahan demokrasi di era pilpres ini? Bukankah kecurangan demi kecurangan terencana secara sistematis? Apakah SBY tersandera kepentingan partai dan anaknya?
