Pembalasan Iran terhadap operasi militer gabungan AS-Israel, di mulai pada 28 Februari, mengejutkan Washington dan Tel Aviv. Atas bujukan PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran dalam posisi sangat lemah – menyusul perang 12 hari pada Juni tahun lalu, ambruknya ekonomi Iran akibat sanksi AS, Barat, dan PBB, serta keresahan sosial demonstrasi besar yang menewaskan ribuan demonstran – Presiden AS Donald Trump menyetujui untuk melaksanakan serangan yang diperkirakan akan berlangsung singkat dengan hasil besar.

Serangan menyasar pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Juga para pejabat dan petinggi militer, sambil mengebom situs-situs nuklir, pangkalan militer, infrastruktur Garda Revolusi (IRGC), bahkan sekolah dan rumah sakit. Serangan terhadap sekolah SD di Minab, Iran Selatan, menewaskan 160-an murid perempuan.

Harapannya rezim mullah kolaps untuk memungkinkan kaki tangan AS-Irael, terutama faksi royalis pimpinan Reza Pahlavi,  mengambil alih negara. Serangan dilakukan di tengah perundingan AS dan Iran telah mencapai kemajuan substansial terkait program nuklir Iran.

Di bawah awan hitam yang menggantung, orang-orang berpeci dari spektrum politik Islam di negeri ini bertemu presiden yang gusar pada keputusannya sendiri. Ya, pada 3 Februari, para ketua ormas Islam – tanpa Front Persaudaraan Islam pimpinan Rizieq Shihab – bertemu Presiden RI Prabowo Subianto didampingi para meneteri —  mengadakan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan diadakan untuk merespons kekhawatiran ormas Islam khususnya, terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump, 22 Januari, untuk mengimplementasikan fase ke-2 dari 20 poin rencana pengakhiran perang Hamas-Israel dan rekonstruksi Gaza. BoP dirisaukan bukan hanya umat muslim di seluruh dunia, tapi juga oleh sekutu AS dan Israel.

Kekhawatiran itu dipicu struktur BoP yang bersifat eksklusif dan menyimpang dari semangat Resolusi DK PBB 2803. Karena, pertama, Gaza tidak disebut dalam Piagam BoP dan Palestina tidak disertai dalam pengambilan keputusan; kedua, RI membayar hampir Rp 17 triliun untuk menjadi anggota tetap dewan di tengah ruang fiskal yang sempit, utang meningkat, dan kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan korban bencana Sumatera.

Indonesia seperti hidup di planet lain. Ketika dunia sedang bergolak, yang berpotensi menghadirkan perang dunia, Jakarta cuek bebek. Seolah tak akan berdampak apapun terhadap Indonesia bila perang pecah di Asia Timur, Amerika Latin, Eropa, dan Timteng, yang akan melibatkan seluruh negara besar.

Potensi perang di Asia Timur, yang akan menyeret Indonesia ke dalamnya, tak dapat diabaikan. Serangan AS ke Venezuela untuk menguasainya tanpa batas waktu sebagaimana dikatakan Presiden AS Donald Trump memberi justifikasi kepada Cina untuk juga memblokade Taiwan skala penuh untuk mencekik ekonomi negara itu. Bila perlu menginvasinya sebagaimana dilakukan AS terhadap Venezuela.

Kalau Cina melakukan ini, Jepang akan masuk gelanggang untuk membantu Taiwan. Pada November lalu, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan Cina ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial Jepang. Terlebih Beijing mengklaim Pulau Senkaku di Jepang selatan sebagai miliknya. Perang Cina-Jepang akan menarik Rusia, AS, Inggris, UE, dan Australia, ke dalamnya.

Anomali Sikap Indonesia

Anehnya, ketegangan Cina-Taiwan-Jepang tak memberi dampak kejut bagi Jakarta. Padahal, letak geografis dan strategis RI akan jadi palagan perang negara-negara besar. Bahkan, ASEAN secara keseluruhan karena Cina juga mengklaim teritori Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Bahkan juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisionil Cina.

Sejak dilantik sebagai Presiden, 20 Oktober 2024, saya tak punya ekspektasi tinggi pada Prabowo Subianto. Setelah memimpin lebih dari setahun, ekspektasi saya anjlok ke titik nadir. Ternyata beliau tidak menjanjikan apapun kepada kita.

Lemahnya leadership, keacakan berpikir, kehadiran deep state yang dikendalikan pihak eksternal, dan konflik kepentingan menyebabkan Prabowo terkurung dalam labirin politik-ekonomi negara tanpa harapan adanya jalan keluar.

Dalam  konteks ini , kebijakan-kebijakan nasionalistik-impulsifnya tidak dapat menjawab realitas politik-ekonomi internal yang berkelindan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang unpredictable.

Bencana banjir bandang di Sumatera, yang menghempaskan masa depan jutaan orang di kawasan itu dan melukai hati seluruh anak bangsa, mestinya menjadi peluang bagi Prabowo untuk membuktikan kecintaannya pada Indonesia.

Yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah lamban dan setengah hati dalam meresponsnya. Bahkan terkesan pemerintah meremehkan bencana itu. Kepala Badan Nasiopnal Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan netizen membesar-besarkan skala kerusakannya.

Kita tak punya lagi air mata. Habis kata-kata. Juga gairah untuk menyongsong masa depan. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Presiden RI ke-7  Joko Widodo menyeret Indonesia ke alam kedunguan yang mencengangkan. Mendorong kita masuk ke dalam labirin politik-ekonomi yang berbau busuk dan merusak. Alhasil, ia meninggalkan legasi yang membuat kita malu sebagai warga bangsa. Dan sengsara lahir-batin.

Awalnya pemilih Prabowo Subianto, pengganti Jokowi, melihatnya sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi, Mesiah, atau Juru selamat. Orang ingat pada karya tulisnya “Indonesia Paradoks”. Indonesia “kaya” dalam semua aspek, tapi mayoritas rakyatnya miskin karena korupsi dan salah urus pemerintahan. “Saya akan perbaiki semuanya, dalam waktu singkat.” Pertumbuhan ekonomi ditarget minimal 8 persen sehingga RI akan menjadi negara maju yang demokratis.

Tapi begitu ia membentuk pemerintahan dengan kabinet gemuk untuk mengakomodasi menteri-menteri korup yang didesakkan Jokowi-oligarki, optimisme bangsa meredup. Ternyata Prabowo bukan Imam Mahdi. Bahkan, berpotensi melahirkan kerusakan baru. Nasionalismenya yang membuncah – termanifestasi melalui program-program populisnya – hanya menambah keresahan sosial.

Dalam sejarah para pembesar kerajaan-kerajaan di Nusantara, nyaris seluruhnya dilahirkan dari cerita ajaib. Mereka tak boleh datang dari rakyat kebanyakan yang lahir dari proses alami. Kharisma atau kekuatan transendental diperlukan pembesar untuk mendapat legitimasi, ditakuti, dan ditaati  karena “king can do no wrong”.  Dan masyarakat menyukainya. Malah, rakyat mendramatisir “keajaiban” itu dan mengkuduskannya.

Salah satu cerita ajaib itu membungkus Pangeran Purbaya dari Mataram. Nama asilnya Jaka Umbaran, putra Panembahan Senopati dari istri anak perempuan Ki Ageng Giring. Babad Tanah Jawi mengisahkan, Giring menemukan kelapa muda ajaib yang jika airnya diminum hingga ludes dalam sekali teguk, maka si peminum dapat melahirkan raja-raja tanah Jawa. Tanpa sengaja air kelapa muda itu terminum habis oleh Ki Ageng Pamanahan yang bertamu ke rumah Giring.

Karena Pamanahan merasa bersalah setelah mengetahui khasiat air kelapa ajaib itu, ia nikahkan putranya, Sutawijaya, dengan anak perempuan Giring. Tak disangka, Sutawijaya meninggalkan istrinya yang sedang hamil lantaran wajahnya jelek. Putra Sutawijaya ini diberi nama Jaka Umbaran, artinya “Yang Ditelantarkan.”  Ketika dewasa Umbaran alias Purbaya menemui ayahnya, yang kini bergelar Penambahan Senopati.

Dari sisi kebudayaan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Preiden RI ke-8 Prabowo Subianto datang dari dunia yang sangat berbeda. Kebudayaan Adalah keseluruhan sistem gagasan, Tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain. Kebudayaan selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring waktu.

Untuk memahami Jokowi dan Prabowo kita harus tahu latar belakang keduanya. Jokowi Adalah wong wong cilik, lahir hingga dewasa di kota kecil Solo. Prabowo adalah sosok kosmopolitan dari keluarga intelektual. Pendidikannya sejak sekolah dasar ditempuh di banyak negara: Singapura, Malaysia, Hongkong, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kalau ayah dan ibu dari Jokowi adalah orang asli Jawa beragama Islam, ayah dari Prabowo (Prof Soemitro Djojohadikoesomo) adalah orang Jawa sekuler dan ibunya adalah perempuan beragama Kristen asal Minahasa. Dari latar belakang sosio-budaya yang berbeda ini, tak heran bila keduanya memiliki karakter dan sikap hidup yang jauh berbeda.

Karena ayahnya juga seorang tokoh politik dari Partai Sosialis Indonesia yang bercita-cita menciptakan keadilan sosial – dalam hal ini memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil – Prabowo sejak dini telah memiliki kehendak menjadi presiden demi mewujudkan mimpi ayahnya itu. Maka ia memilih masuk AKABRI karena melihat militer yang sedang naik daun pasca Soekarno jalur paling masuk akal untuk mewujudkan cita-citanya itu.

Mulyono di Vatikan

Umat Katolik berduka atas kepergian Bapak Suci Paus Fransiskus. Para tokoh dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump, bergegas ke Vatikan untuk takziah. Sebagian tulus mengungkap duka cita, sebagian lain mencari perhatian global. Dari Negeri Konoha hadir Mulyono yang punya reputasi buruk. Jemaat Katolik domestik kecewa mengapa Mulyono yang diutus. Maka, para wartawan mencari Presiden PS untuk minta penjelasan.

Wartawan: “Rakyat kecewa Bapak mengutus Mulyono ke Vatikan. Padahal, masih ada beberapa mantan presiden lain yang lebih pantas.”

PS: “Sebentar, siapa bilang saya yang mengutus beliau?”

Wartawan: “Buktinya, Mulyono yang mewakili negeri kita.”

PS: “Apa mau dikata, beliau mengutus dirinya sendiri.”

Wartawan: “Tapi Bapak bisa mencegahnya.”

PS: “Jangan pura-pura bodoh. Mana mungkin saya mencegah kemauan bos saya!?”

Wartawan: “Sebenarnya Mulyono mau apa sih, Pak?”

PS: “Beliau ingin komunitas global pun tahu bahwa dia masih ada.”

***

Konklav untuk Paus Baru

Vatikan sedang sibuk menyiapkan konklav untuk memilih Paus baru pengganti Paus Fransiskus. Mulyono langsung beli tiket untuk terbang ke Vatikan. Publik domestik khawatir ia akan cawe-cawe dalam event penting ini. Maka wartawan pergi menemui presiden untuk mengungkap keprihatinan publik.

Kekhawatiran Para Jenderal

Baru-baru ini para pensiunan jenderal menyurati Presiden PS, meminta beliau mencopot Wapres Fufufafa. Sebagai tanggapan, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wurianto, membuat konferensi pers.

Wurianto: “Kendati menghargai, Presiden tidak dalam posisi untuk menjawab surat itu. Ini negara demokrasi. Mencopot Wapres bukan wewenang presiden. Lagi pula tak ada alasan untuk itu.”

Jurnalis: “Para jenderal khawatir kalau-kalau presiden uzur, lalu wapres yang linglung menavigasi bangsa yang kompleks ini.”

Wurianto: “Khawatir bukan norma konstitusi untuk melengserkan pejabat yang dipilih rakyat. Terlebih, ini akan mengganggu kehormatan kita sebagai bangsa.”

Jurnalis: “Memajang anak ingusan di Istana melalui manipulasi konstitusi tak mengganggu kehormatan kita sebagai bangsa?”

Wurianto: “Maaf, saya harus pergi. Ada pekerjaan lain yang lebih penting.”

***

Ambyarnya Ketum Parpol

Pada suatu malam yang dingin, seorang perempuan tua pemimpin parpol besar duduk sendirian di halaman rumahnya dengan tatapan kosong. Beliau sedang meresapi perasaan sakit ayahnya yang dijatuhkan para jenderal. Tiba-tiba seseorang menghampirinya.

Tidak mudah menavigasi Indonesia di tengah pancaroba geopolitik dan geoekonomi global. Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, yang mengkhayalkan kemegahan (delusions of grandeur) AS kembali, menjungkirbalikkan tatanan lama berbasis liberalisme dan hukum pimpinan AS.  Tak ada satu negara pun yang luput dari angin puyuh ini, termasuk Indonesia, yang ujungnya masih unpredictable.

Trump ngawur. Defisit US$ 1,2 triliun dari GDP AS sebesar US$ 30 triliun dalam perdagangan dunia tidak dilihat dari teori ekonomi sederhana bahwa penyebabnya adalah pengeluaran AS melebihi pendapatannya. Dus, solusinya adalah mengerem pengeluaran, bukan menyalahkan dunia, terutama kompetitornya (Tiongkok) yang kemajuannya tak dapat dihentikan.

Toh, kebijakan tarif, terutama tarif resiprokal, memukul ekonomi AS juga. Bisa jadi Trump justru akan dikenang sebagai Presiden yang mempercepat kemerosotan AS sebagai negara terkuat di dunia untuk digantikan Tiongkok. Kalaupun Trump berhasil membawa pulang pabrik-pabrik AS untuk menciptakan lapangan kerja domestik, Perusahaan-perusahaan AS tidak lagi akan kompetitif dan inovatif karena dilindungi dan dimanjakan negara.