Selain Bank Maluku, jelasnya, masih ada PT Pala Banda Permai yang minim kontribusinya kepada pendapatan asli daerah (PAD).
”Begitu juga saya menyoroti PT. Pala Banda Permai yang selama ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan, bagaimana perusahaan daerah ini melakukan kontribusi Pendapatan Asli Daerah kepada pemerintah daerah. Karena kita lihat PT. Pala Banda Permai adalah perkebunan besar, dalam 1 tahun bisa berproduksi 2 sampai 3 kali. Tetapi selama ini tidak ada kontribusi apa-apa,” tegasnya.
Di lain sisi, terangnya, pihaknya juga melihat adanya peluang untuk meningkatkan PAD melalui BUMD lainnya seperti PT Dok dan Perkapalan Wayame.
”Begitu juga dengan PT Dok dan Perkapalan Wayame. Saham dprd 35%, 65% milik dok perkapalan Wayame. Yang kami inginkan bagaimana dok apung milik Dok Wayame bisa ditarik ke Ambon, tetapi harus ada negosiasi dan kesepatakan antara pemerintah daerah dengan PT Dok Perkapalan Surabaya,” jelasnya.
Menurutnya, PD Panca Karya selaku BUMD Maluku juga harus mampu memanfaatkan peluang usaha lainnya, bukan hanya mengharapkan suntikan dana segar semata dari pemerintah.
”Begitu juga dengan PD Panca Karya. Panca Karya juga dilihat bahwa selama ini kontribusi juga agak minim buat pemerintah daerah, sehingga kami minta ada peluang-peluang khusus usaha lain yang ditangkap oleh badan usaha milik daerah. Sehingga jangan selama ini, kita mengharapkan Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Umum, sewaktu-waktu kita tidak tahu bahwa Indonesia ini terjadi reses ekonomi. Kita mengharapkan dana-dana atau DAK dari pemerintah pusat padahal ini tidak sangat penting sekali, kita mempergunakan usaha daya milik pemerintah daerah,” timpalnya.




