Tak capai PAD, Kinerja BUMD patut disoroti

oleh -66 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku terhadap APBD tahun 2017, panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRD Maluku menemui banyak badan usaha milik daerah (BUMD) yang tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).

Karenanya, BUMD-BUMD dimaksud wajib disoroti dan diperbaiki kinerjanya dalam mencapai target PAD yang sudah ditetapkan.

Hal ini ditegaskan anggota pansus LKPJ DPRD Maluku sekaligus Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Drs Kutni Tuhepaly, saat berhasil dikonfirmasi @porostimur, Rabu (16/5).

Salah satu BUMD yang disoroti, akunya, yakni PT Bank Maluku.

Link Banner

Dimana, bukan masalah deviden yang disoroti namun efisiensi anggaran yang harus lebih ditekan.

Sebut saja rapat umum pemegang saham (RUPS) yang selalu digelar di luar daerah yang tentu saja memakan biya operasional yang besar.

”Yang kami soroti itu terkait dengan masalah PT Bank Maluku. Bank Maluku itu juga bukan bermasalah deviden ada Rp 50 milyar. Kami minta supaya tetap di Bank Maluku tetapi pembenahannya itu harus ada. Kemudian, kalau ada Rapat Umum Pemegang Saham, karena bank ini adalah saham milik pemerintah daerah dengan Maluku Utara, maka kami minta kalau ada rapat pemegang saham cukup saja di Ambon atau Ternate, tidak usah kita ke Jakarta dan nginap di hotel berbintang, itu membuang anggaran,” ujarnya.

Selain Bank Maluku, jelasnya, masih ada PT Pala Banda Permai yang minim kontribusinya kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga  Dihantan Ombak 3 Meter, KM. Asiana Tenggelam di Perairan Minahasa Utara

”Begitu juga saya menyoroti PT. Pala Banda Permai yang selama ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan, bagaimana perusahaan daerah ini melakukan kontribusi Pendapatan Asli Daerah kepada pemerintah daerah. Karena kita lihat PT. Pala Banda Permai adalah perkebunan besar, dalam 1 tahun bisa berproduksi 2 sampai 3 kali. Tetapi selama ini tidak ada kontribusi apa-apa,” tegasnya.

Di lain sisi, terangnya, pihaknya juga melihat adanya peluang untuk meningkatkan PAD melalui BUMD lainnya seperti PT Dok dan Perkapalan Wayame.

”Begitu juga dengan PT Dok dan Perkapalan Wayame. Saham dprd 35%, 65% milik dok perkapalan Wayame. Yang kami inginkan bagaimana dok apung milik Dok Wayame bisa ditarik ke Ambon, tetapi harus ada negosiasi dan kesepatakan antara pemerintah daerah dengan PT Dok Perkapalan Surabaya,” jelasnya.

Baca Juga  Dramatis, Spanyol Imbangi Jerman 1-1 di UEFA Nations League

Menurutnya, PD Panca Karya selaku BUMD Maluku juga harus mampu memanfaatkan peluang usaha lainnya, bukan hanya mengharapkan suntikan dana segar semata dari pemerintah.

”Begitu juga dengan PD Panca Karya. Panca Karya juga dilihat bahwa selama ini kontribusi juga agak minim buat pemerintah daerah, sehingga kami minta ada peluang-peluang khusus usaha lain yang ditangkap oleh badan usaha milik daerah. Sehingga jangan selama ini, kita mengharapkan Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Umum, sewaktu-waktu kita tidak tahu bahwa Indonesia ini terjadi reses ekonomi. Kita mengharapkan dana-dana atau DAK dari pemerintah pusat padahal ini tidak sangat penting sekali, kita mempergunakan usaha daya milik pemerintah daerah,” timpalnya.

Baca Juga  Wisatawan Amerika Hilang di Laut Ambon

Bukan saja BUMD yang disoroti pihaknya, tambahnya, Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu ujung tombak penyumbang PAD bagi Maluku.

Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada inovasi dan kreasi yang mampu dihasilkan instansi dimaksud dalam menambah pundi-pundi PAD bagi Maluku.

”Kemudian Dinas Pendapatan Daerah adalah mesin pencari uang. Bagaimana kita mau mendongkrak Pendapatan Asli Daerah selama itu BUMD Maluku maupun dinas-dinas terkait kemakmuran rakyat tidak memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (keket)