“BPK tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai sejauh mana anggaran publik dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Marius.
Ia juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun penyelenggara pemilu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Bassam: LHP Jadi Bahan Evaluasi dan Perbaikan
Sementara itu, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menyambut baik hasil pemeriksaan BPK tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemkab Halsel untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bassam, LHP BPK bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen strategis untuk memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Rekomendasi BPK menjadi rujukan penting bagi kami untuk memperkuat disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah demi mendukung pembangunan Halmahera Selatan dan Maluku Utara secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Halsel berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan terukur, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.










