Namun, pertanyaannya: apakah pemangkasan TKD selaras dengan semangat penguatan otonomi daerah?
TKD: Instrumen Penguatan atau Kontrol Pusat?
Dana transfer pusat ke daerah, pada dasarnya, adalah instrumen penguatan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberi hak kepada pemerintah lokal untuk mengelola urusan wajib maupun pilihan—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik—sebagai wujud program prioritas nasional di daerah.
Di sisi lain, TKD tetap berada di bawah kewenangan penuh pemerintah pusat, baik dalam penetapan besaran maupun mekanismenya, meski harus berlandaskan kriteria normatif, objektif, dan subjektif. Inilah yang menciptakan kepincangan kewenangan antara pusat dan daerah.
Padahal, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan tujuan utama: menciptakan alokasi sumber daya yang adil, selaras, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi pusat-daerah demi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Jika kita bandingkan besaran anggaran pusat dan daerah, ketimpangan terlihat jelas. Belanja pemerintah pusat—termasuk kementerian, lembaga, dan non-KL—sebesar Rp3.149,7 triliun, sedangkan alokasi TKD hanya Rp692,9 triliun. Proporsi ini sangat jomplang, bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan pemerintahan berbasis otonomi daerah.









