TKD dan Ketimpangan Otonomi Daerah

oleh -16 Dilihat

Otonomi Daerah di Tengah Ketergantungan Fiskal

Inkonsistensi kebijakan desentralisasi sudah berlangsung 26 tahun sejak otonomi daerah diberlakukan. Di lapangan, pemerintah pusat terkesan setengah hati, bahkan mengebiri eksistensi otonomi daerah. Padahal, otonomi seharusnya memberi daerah hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengeksplorasi potensi pendapatan, termasuk sumber daya alam, demi memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada TKD.

Sayangnya, hampir semua APBD daerah masih didominasi TKD, sehingga posisi tawar daerah lemah. Pemerintah pusat, secara tidak langsung, tetap bisa mengendalikan arah pembangunan dan prioritas daerah.

Ketimpangan ini juga terlihat pada sektor strategis seperti pertambangan. UU No. 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berada di tangan Kementerian ESDM, sementara gubernur, bupati, dan wali kota hanya memiliki kewenangan terbatas, yang kerap multitafsir. Padahal, daerah penghasil mineral menanggung dampak ekologis yang besar sekaligus menanggung kerugian sosial ekonomi, tetapi tidak mendapatkan bagian pengelolaan yang proporsional.

Baca Juga  Suzuki Burgman Street 125 Model 2027 Meluncur, Usung TFT, Keyless dan Bagasi Lebih Luas

Ketimpangan DBH dan Dampak Ekonomi Lokal

Contoh paling nyata adalah Maluku Utara, yang menyumbang pertumbuhan ekonomi 39,1 persen pada 2025, namun Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi/kabupaten/kota justru dipangkas 62 persen, dari Rp821 miliar menjadi Rp317 miliar. Pertanyaannya: apa indikator dan kriteria pembagian DBH?

No More Posts Available.

No more pages to load.