Porostimur.com, Tiakur – Laut yang selama ini menjadi jarak bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD), justru dipandang sebagai modal strategis untuk mengubah wajah kabupaten kepulauan itu.
Di tengah posisi geografisnya yang berada di kawasan terluar Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia serta Timor Leste, MBD dinilai memiliki arti penting bukan hanya bagi pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga bagi konektivitas dan wajah kedaulatan Indonesia di kawasan timur.
Pandangan itu disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (17/9/2026).
Menurut Lessy, MBD tidak seharusnya terus ditempatkan dalam perspektif sebagai wilayah yang berada di “ujung” Indonesia.
Sebaliknya, kawasan tersebut harus dipandang sebagai halaman depan negara.
“Karena itu, MBD tidak seharusnya terus dipandang sebagai wilayah yang berada di ‘ujung’ Indonesia. Sebaliknya, MBD adalah halaman depan Indonesia,” kata Lessy dalam sambutannya.
Ia menilai posisi geografis MBD memberikan keuntungan sekaligus tantangan. Gugusan pulau yang tersebar di kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam, namun pada saat yang sama masyarakat masih berhadapan dengan persoalan konektivitas, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Kondisi tersebut membuat laut memiliki dua wajah bagi masyarakat MBD.
Di satu sisi, laut merupakan ruang ekonomi yang menyimpan potensi kelautan dan perikanan serta jalur perdagangan dan konektivitas. Namun di sisi lain, keterbatasan transportasi laut dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan maupun mengembangkan aktivitas ekonomi.
MBD dan Tantangan Membangun Kawasan Perbatasan
Lessy menyebut MBD selama ini kerap dijuluki Forgotten Islands atau Kepulauan yang Terlupakan karena letaknya yang jauh di bagian selatan Maluku.
Namun, menurut dia, julukan tersebut tidak sejalan dengan posisi strategis MBD dalam konteks geografis dan geopolitik Indonesia.
Kabupaten itu berada di kawasan yang berhadapan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Karena itu, pembangunan MBD tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan sebuah daerah otonom, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menghadirkan pelayanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
“Di sanalah kehadiran negara diuji secara nyata—bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi melalui seberapa jauh negara mampu memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara di wilayah lain,” ujarnya.
Ia menguraikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan masyarakat MBD, mulai dari jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, konektivitas digital, akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dasar.
Dalam kondisi geografis kepulauan seperti MBD, persoalan konektivitas menjadi sangat menentukan. Jarak tidak hanya berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan cepat atau lambatnya akses terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan.
Lessy juga menyinggung kondisi Maluku secara umum yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka. Ia harus menyentuh kehidupan,” katanya.
Dari Kepulauan Terlupakan Menjadi Beranda Indonesia
Dalam sambutannya, Lessy menempatkan pembangunan MBD dalam konteks yang lebih luas. Daerah kepulauan tersebut, menurut dia, memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat menjadi modal pembangunan apabila ditopang konektivitas serta kebijakan pembangunan yang tepat.
Penguatan konektivitas antarpulau menjadi salah satu kebutuhan mendasar. Demikian pula dengan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Potensi yang berada di laut, menurut Lessy, harus dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan posisi geografis yang strategis, MBD juga memiliki peluang untuk berkembang sebagai kawasan perbatasan yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda teritorial, tetapi juga sebagai ruang pertumbuhan ekonomi dan interaksi regional.
Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan pembangunan yang konsisten.
Ketersediaan transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kawasan perbatasan.
Bagi Lessy, keberhasilan pembangunan MBD pada akhirnya akan menentukan bagaimana negara hadir di wilayah terluar.
Jika kawasan tersebut mampu tumbuh menjadi wilayah yang maju, terkoneksi dan memiliki daya saing, maka persepsi sebagai Forgotten Islands dapat ditinggalkan.
MBD, katanya, justru dapat mengambil identitas yang berbeda: bukan kepulauan yang terlupakan di ujung Indonesia, melainkan kawasan yang berada di garis depan Indonesia dalam berhadapan dengan dunia.
“Jika MBD mampu dibangun sebagai kawasan perbatasan yang maju, terkoneksi, dan berdaya saing, maka julukan Forgotten Islands perlahan dapat ditinggalkan, digantikan oleh satu identitas yang lebih tepat: beranda Indonesia yang menghadap langsung ke dunia,” tegasnya.
(Amrosius Anamofa)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
