Menurut dia, penyusunan KUPA dan P-PPAS Perubahan APBD 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Vanath menilai tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menunjukkan masih terjaganya pola kemitraan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Penandatanganan kesepakatan ini sekaligus membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dengan baik. Saya berharap kondisi ini menjadi salah satu modal utama untuk membangun Provinsi Maluku yang lebih maju,” katanya.
RAPBD Perubahan Diharapkan Fokus pada Kepentingan Masyarakat
Setelah dokumen RAPBD Perubahan 2026 diserahkan, tahapan pembahasan selanjutnya diharapkan dapat berjalan secara optimal antara Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD.
Vanath meminta pembahasan anggaran perubahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi anggaran, tetapi juga diarahkan untuk memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta menopang kelancaran pembangunan daerah.
“Saya berharap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang akan dibahas bersama dapat berjalan dengan optimal, sehingga kepentingan masyarakat dapat terlayani serta penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan baik,” tutur Vanath.
