10 Tahun Diabaikan, Pengungsi Asal Negeri Pelauw Datangi DPRD Maluku

oleh -170 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Ratusan pengungsi asal Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng menduduki DPRD Maluku, Kamis (9/12/2021).

Awalnya warga yang dikoordinir oleh Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Pelauw, diketuai oleh Erdy Rizal Tualepe melakukan aksi di sekitar Monumen Gong Perdamaian Dunia dan kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Maluku.

Dalam aksinya, warga meminta perhatian pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah pengungsi Pelauw yang saat ini berada di Negeri Rohomoni.

Mereke menuntut keadilan terkait penyelesaian konflik antar warga yang terjadi di Negeri Pelauw sejak 12 Februari 2012.

Bagi mereka negara berhak melindungi Hak Asasi setiap warga negaranya sebagai perwujudan hak universal dalam kedudukan manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga  3 Organisasi di Sanana, Galang Dana untuk Korban Banjir Waitina

“Menjadi pertanyaan kritis apakah semua warga negara telah mendapatkan perlindungan itu??? Konflik Pelauw yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2012 telah meluluhlantahkan negeri dan mengakibatkan kurang lebih 300 rumah terbakar, 6 korban jiwa dan bahkan ribuan orang mengungsi, yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan lansia,” ungkap Ketua Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Pelauw, Erdy Rizal Tualepe.

Bahkan hinggga satu dekade, katanya. tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan mengembalikan pengungsi pelauw ke tempat asalnya.

“Ini membuktikan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah telah gagal dalam mengimplimentasikan amanat UUD 1945 dalam memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi rakyatnya,” katanya.

Baca Juga  Brimob Maluku Semprot Disinfektan di Masjid dan Gereja

Tualepe mengaku 10 tahun lamanya warga pengungsi konflik Pelauw berjuang mencari keadilan dengan mendatangi semua pemangku kebijakan di daerah ini, mulai Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, DPRD Maluku, DPRD Maluku Tengah, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504 Ambon, dan bahkan masih banyak lagi langkah langkah diplomasi yang sudah ditempuh namun tak satupun membuahkan hasil.

“Jika di hubungkan dengan rentetan konflik yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Malteng misalnya konflik Hitu Lama – Hitu Messing, Porto – Haria, Mamala – Morela, Seith – Negeri Lima, Pelauw-Kailolo, dan lain-lain dengan tanggap dan penuh kepedulian Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng dengan serius menyelesaikan persoalan secara tuntas. Ada apa dengan penyelesaian pengungsi konflik Pelauw sampai berkepanjangan selama 10 tahun,” ungkapnya.

Baca Juga  Tangani Masalah Sosial, Dinsos Kota Ambon Diharapkan Beri Pelayanan Humanis dan Profesional

Ia mengatakan, warga melakukan aksi untuk menyalurkan aspirasi kepada DPRD Provinsi Maluku agar Pemkab Malteng dan pihak terkait dalam hal ini Kepala Pemerintahan Negeri Pelauw juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk segera melakukan proses rekonsiliasi yaitu memanggil kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan guna membahas kesepakatan perdamaian.

“Harapan kita semua adalah penyelesaian konflik sosial Pelauw dapat terwujud dalam waktu dekat dan menjadi perhatian dan prioritas utama Pemkab Malteng, sehingga seluruh warga masyarakat Pelauw dapat kembali hidup bahagia lahir dan batin di negerinya,” katanya. (akib)

No More Posts Available.

No more pages to load.